Not known Details About reformasi intelijen indonesia

Not known Details About reformasi intelijen indonesia

Blog Article

For investigate functions, doctrine are available in guides, papers, or other media for jurist opinions. Example of noteworthy doctrine is the view of J. Satrio, whose guides, papers, and lectures have been a common reference for practitioners in the sphere of civil law, and Yahya Harahap, whose writings are already sought as source of clarifications for both of those criminal and civil procedural regulation. However, it should be famous that many of the scholarship of J. Satrio and Y. Harahap continues to be printed either in Dutch or Indonesian, and therefore its accessibility to researchers with no requisite studying capacity in this kind of languages are going to be constrained.

Dalam beberapa kasus, misalnya kasus Munir, pelaku-pelaku giat/operasi yang diadili atas pembunuhan Munir. Jika memang untuk menangani Munir tidak perlu dilakukan pendekatan keras, cukup dengan penggalangan cerdas, maka yang harusnya atau setidaknya ikut diadili adalah pemberi perintah dalam operasi tersebut.

For that reason, there isn't any All round need that a foundation must give public reward, rather than serving only its stakeholders. It will depend on the muse’s statutory uses.

Dan pada tahun 2000 telah ada dokumen dari Abu Jihad yang punya hubungan dengan Bin Laden, informasi tersebut telah dibagikan namun tidak ditindaklanjuti. Juga yang menjadi perhatian ialah tidak adanya koordinasi antar badan intelijen negara pada saat itu yang akhirnya menjadi malapetaka bagi kemanan nasional Indonesia. Pemerintah juga saat itu melakukan kesalahan fatal dengan memberikan amnesti kepada Ba’asyir dan juga pernyataan wapres yang seakan menjadi perlindungan bagi tumbuh kembang organisasi terorisme di Indonesia saat itu.

Dalam UU ini tidak diatur soal perlindungan terhadap personel intelijen negara, bilamana jika instruksi oleh consumer

Nonetheless, the Omnibus Work Development Regulation diminishes AMDAL’s great importance, and consequently the role of civil Modern society in environmental permits, as AMDAL is now only for use as The idea of environmental feasibility assessments of a company/activity.

Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, Langkah kedua yang dapat ditempuh dalam penguatan intelijen negara adalah dengan memperkuat dan memperat koordinasi intelijen negara, terutama lewat Kominda.

Regulation No. 1/PNPS/1965 within the Avoidance of Misuse and/or Defamation of Religions, which regulates religious defamation or blasphemy, imposes criminal penalties of around five years’ imprisonment on persons or groups that “deviate” from The fundamental teachings with the Formal religions. This legislation can be employed against organizers and members of assemblies endorsing spiritual liberty.

An assembly involving a separatist motion or land dispute might be matter to harsher regulatory remedy. For example, many protests in West Papua (wherever demonstrators are considered to stand for separatist groups) happen to be damaged up with using weapons. On top of that, on August two, 2017, the government disbanded the Muslim hard-line group Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) for conducting actions that contradict state ideology of Pancasila plus the theory of the unitary point out with the Republic of Indonesia.

In mid-November 2015, the Governor issued the more lenient Gubernatorial Regulation No. 232/2015 to replace the former regulation. While the prior regulation permitted only 3 places in Jakarta for demonstrations, the new regulation presents the 3 named places are furnished by town administration for demonstrations.

Beneath the Regulation on PME, AMDAL is pertinent to businesses and activity permits, given that the document is used as the basis to challenge environmental feasibility conclusions.

Sedangkan Organisasi Papua Merdeka hingga kini masih gencar melakukan perlawanan terhadap Indonesia. Bahkan walaupun 1 Desember 2014 kemarin tidak terlalu terlihat perayaan ulang tahun OPM, namun di berbagai kalangan, bahkan mahasiswa asli daerah tersebut yang menunjukan solidaritas mereka terhadap OPM lewat media sosial.

produksi intelijen tersebut. Cara pandang pimpinan terhadap ancaman juga menjadi variabel produk intelijen tersebut digunakan atau tidak atau bisa karena perbedaan pandangan politik si pembuat kebijakan.

Law No. seventeen of 2013 stipulates that overseas CSOs can klik disini only be build as foundations, not associations or societal organizations with out legal entity position. The Regulation provides a Exclusive classification of “societal organizations established by foreign citizens” (Chapter 13 of Legislation No.